Warga Lubang Buaya: Kami Rela Ditata Pak Ahok Demi Kenyamanan Orang Banyak

60Detik – Calon Gubernur DKI Jakarta petahana Basuki Tjahaja Purnama dipersilakan menggusur atau merubuhkan bangunan untuk menyediakan lokasi bagi pemerintah guna membangun fasilitas umum.
Hal itu terjadi saat Ahok, sapaan akrab Basuki, 'blusukan' atau berkunjung langsung ke wilayah dalam rangka berkampanye di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2017 ke kawasan Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur.

Menurut Ahok, warga yang ia temui rela jika Pemerintah Provinsi DKI merubuhkan rumah mereka.
"Ibu-ibu itu bilang, tahu enggak? 'Pak, kalau (harga ganti rugi) sesuai mah enggak apa-apa kami digusur. Demi untuk kepentingan orang banyak'," ujar Ahok di lokasi, Jumat, 3 Februari 2017.

Meski demikian, Ahok mengatakan, warga hanya mau rumahnya dirubuhkan jika pemerintah memberi mereka ganti rugi berupa uang sebesar harga pasar bangunan. Warga akan membeli lagi tanah di tempat lain untuk dijadikan lokasi membangun rumah baru mereka.
"Ini kan sesuatu yang bagus," ujar Ahok.

Ahok menyambut baik hal itu. Menurut Ahok, warga yang telah merelakan rumahnya digusur, selanjutnya, diminta mempersiapkan legalitas tanah dan bangunan mereka.
Ahok mengatakan, legalitas berupa kepemilikan sertifikat atas tanah dan bangunan, kerap menjadi hal yang tak dipenuhi pemilik tanah dan bangunan di Jakarta. Hal tersebut selanjutnya bisa menyebabkan pemerintah menganggap tanah dan bangunan ilegal sehingga ganti rugi yang diberikan menjadi berupa hak bagi warga untuk direlokasi ke rumah susun.

Penyebabnya sendiri salah satunya adalah keberadaan syarat bagi warga untuk melunasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk memperoleh sertifikat. Sementara Ahok, sebelum cuti dari jabatannya sebagai Gubernur DKI pada 28 Oktober 2016, telah mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Nomor 193 Tahun 2016. Pergub mengatur tanah dan bangunan dengan nilai jual objek pajak (NJOP) hingga Rp2 miliar tidak dikenai kewajiban membayar BPHTB.

Ahok beranggapan hal tersebut membuat warga menjadi tidak memiliki alasan lagi untuk tidak memperhatikan legalitas atas tanah dan bangunannya.
"Nanti (jika tanah dan bangunan warga bersertifikat), pembayarannya kami langsung transfer uangnya ke (rekening bank dengan) nama yang bersangkutan," ujar Ahok.(VIVA.co.id)