Soal Pemasangan Spanduk Tolak Shalatkan Jenazah, Anies Justru Tuding Ahok-Djarot Lakukan Ancaman

Jakarta, -- Calon gubernur DKI Jakarta nomor urut tiga Anies Baswedan menilai, keberadaan spanduk penolakan menyalatkan jenazah pendukung pasangan calon petahana Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat, merupakan respons balik atas sejumlah ancaman yang diterima warga.

Menurut Anies ancaman yang diterima warga seperti pencabutan Kartu Jakarta Pintar, penghentian petugas penanganan prasarana dan sarana umum hingga bantuan sosial, jika tidak memilih petahana di Pilkada DKI Jakarta 2017.

"Ancaman-ancaman seperti ini menimbulkan ancaman balik. Nah, kita jangan mulai dengan mengancam. Kalau ada yang mulai mengancam, maka muncul ancaman baru," kata Anies di Menara Bank Mega, Jakarta, Senin (13/3).

Anies menilai, lebih baik jika persaingan dimunculkan dengan saling beradu program. Dengan hal itu, maka menurutnya efek yang timbul adalah saling mengkritik program.

"Contohnya program DP nol persen, muncul kritik, tapi kan kritiknya pada program. Komentarnya program, tapi kalau mulainya dengan ancaman bahaya," kata Anies.

Meski demikian, Anies enggan melihat lebih jauh oknum yang berada di belakang kasus ini. Dia mengaku akan fokus pada penyampaian program di sisa masa kampanye putaran kedua.

Sebab baginya, pilkada bukan merupakan ajang untuk menakuti warga, melainkan beradu gagasan dan program agar warga mendapat pilihan yang baik.
"Saya enggak terlalu banyak menghabiskan waktu lihatin ini. Saya sih lihatnya yuk kita serius soal penyiapan lapangan pekerjaan, penyiapan kualitas pendidikan lebih baik. Sosialisasi kami lebih banyak ke situ," ujar dia.

Untuk itu, Anies meminta kepada para relawannya untuk menyalatkan dan mengurus jenazah, jika masih ditemukan kasus penolakan terhadap jenazah pendukung petahana.

Hal ini dikarenakan hukum menyalatkan jenazah, menurutnya, fardhu kifayah. Ia juga meminta agar kasus seperti ini tidak dikaitkan dengan politik.
"Maka saya tuliskan kepada semua para relawan untuk membantu menunaikan (salat jenazah). Jadi itu saja dari saya," katanya.

Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono sebelumnya menyatakan, telah menggerakkan anak buahnya mencopot 147 spanduk provokatif larangan menyalatkan jenazah yang beredar di lima wilayah Jakarta.

Dia mengatakan pencopotan itu hasil kerja sama antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan warga sekitar. Spanduk ini juga diduga dibuat satu kelompok tertentu.

Secara terpisah, Calon Wakil Gubernur Sandiaga Uno menyampaikan pendapat serupa. Ia menilai ancaman tolak menyolatkan jenazah pasangan calon petahana Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat muncul karena ancaman.

"Kami ingin garis bawahi, ancaman muncul karena ada ancaman sebelumnya. Kalau kampanye berbasis ancaman, seperti kalau gubernur baru KJP distop reaksinya seperi itu," kata Sandi di Jakarta Pusat, Senin (13/3).
Sandi mengaku selama ini selalu mengimbau kepada masyarakat agar tidak terpengaruh ancaman seperti itu. Ia ingin kampanye putaran kedua Pilkada DKI berjalan dengan tentram dan rukun.

Lebih lanjut, Sandi mendukung penuruan spanduk tersebut yang dilakukan sejumlah warga dan Satuan Polisi Pamong Praja. Pagi tadi Plt. Gubernur Soni Sumarsono menjelaskan ada 147 spanduk yang sudah diturunkan.

"Setuju sekali, saya mendukung untuk menurunkan spanduk yang memprovokasi masyarakat. Biarkanlah masyarakat bisa hidup dewasa dalam keadaan damai, rukun, dan tentram," kata Sandi.

(obs/ CNN Indonesia)