AZAB ALLAH BAGI POLITISASI AGAMA (Ust Abu Janda)

Dalil "jangan ambil Pemimpin Kafir" ini HANYA MUNCUL saat Pilkada saja. Dekat dekat Pilkada baru deh diobral dalilnya.. tapi begitu Pilkada lewat, tak pernah terdengar lagi dalil tersebut diamalkan..

Kenapa hanya saat Pilkada saja? Karena dalil "jangan ambil Pemimpin Kafir" adalah POLITISASI AGAMA, dan Allah SWT tidak akan setuju agama-Nya dijadikan alat menang Pilkada..
MAKA TURUNLAH AZAB-NYA

Karena dalil "jangan ambil pemimpin kafir" bila benar-benar diamalkan, TIDAK BISA hanya pada saat Pilkada saja.. tapi juga harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

"Pemimpin" itu TIDAK HANYA Ulil Amri: Presiden, Gubernur, Bupati saja.. semua yang memimpin kita, melindungi kita, mensejahterakan kita, yang wajib kita patuhi adalah PEMIMPIN.
Suami adalah "pemimpin" bagi istrinya.
Atasan adalah "pemimpin" bagi bawahan-nya.
Bos adalah "pemimpin" bagi pegawainya.
Atasan & bos di tempat bekerja TIDAK masuk ranah "Muamallah" (kerja sama). Karena "Kerja sama" itu artinya PARTNER (sejajar dalam hirarki), artinya: pihak yang satu tidak bisa mengatur pihak yang lain, melainkan melalui kesepakatan musyawarah mufakat.
Atasan & bos itu BUKAN partner kita. Karena dalam mengerjakan tugas kantor, kita TIDAK BISA tawar menawar TIDAK BISA musyawarah dengan mereka, tapi wajib patuh & taat sesuai perintah.
Atasan ke OB, "bikinkan saya kopi"
OB harus patuh, kalau tidak bisa dipecat
Manajer ke Staf, "selesaikan laporan hari ini"
Staf harus patuh, kalau tidak bisa dipecat
Bos ke pegawai, "nanti malam kamu lembur"
Pegawai harus patuh, kalau tidak bisa dipecat.
Atasan & Bos adalah "Pemimpin" BUKAN masuk wilayah Muamalah (kerja sama), kecuali bila anda berpikir tanpa logika, alias ‪#‎WongEdan‬
Jadi bila benar mau mengamalkan Al-Quran tidak hanya untuk menang Pilkada saja.. Dalil "jangan ambil pemimpin kafir" WAJIB diamalkan dalam kehidupan sehari-hari juga..
Karyawan punya atasan / bos non muslim HARUS mengundurkan diri pindah ke perusahaan yang bos nya Muslim.
PNS Muslim punya atasan non muslim HARUS minta mutasi pindah bagian.
Mahasiswa Muslim yang punya Rektor non muslim HARUS pindah Universitas.
Murid SD/SMP/SMA punya Kepala Sekolah non muslim HARUS pindah sekolah.
Warga Muslim yang punya Ketua RT/RW non muslim HARUS pindah rumah.
Muslim KTP DKI harus pindah keluar Jakarta, baru balik lagi bila Ahok kalah di Pilkada
BIla semua poin di atas tidak dilakukan, itu artinya mengamalkan dalil "jangan ambil pemimpin kafir" hanya untuk MENANG PILKADA saja.. atau dengan kata lain, menerapkan dalil menuruti hawa nafsu semata, sesuai kebutuhan, alias POLITISASI AGAMA.
ALLAH AKAN MENGAZAB POLITISASI AGAMA
 Source : FP Facebook Ustad Abu Janda al-Boliwudi