Elit Politik Desak Penonaktifan Ahok, Warga: Itu Bermuatan Politik, Mending DPR Urus Aduan Rakyat

 
60Detik, JAKARTA - Elite politik mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera menonaktifkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Sebab, Ahok menjadi terdakwa kasus dugaan penodaan agama.

Di DPRD DKI Jakarta, empat fraksi yakni PKS, PKB, PPP, dan Gerindra menyatakan memboikot setiap rapat dengan Pemprov DKI, hingga jelas status Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta.

Jika kalangan elite politik mendesak penonaktifkan, apa kata warga Jakarta soal hal ini?
Menanggapi hal itu, Ulfa (23) mahasiswi jurusan ilmu komunikasi universitas di bilangan Jakarta Pusat mengatakan, desakan tersebut bermuatan politis.

Sebab, dia menduga ada beberapa pihak yang tidak ingin Ahok kembali memimpin Ibu Kota.
"Kelihatan banget kalau desakan menonaktifkan Ahok itu politis walaupun alasannya sesuai konstitusi atau apalah," ujar Ulfa saat ditemui Kompas.com di kawasan Salemba, Jakarta Pusat, Selasa (14/2/2017).

Ulfa menambahkan, para politikus yang mendesak Ahok agar nonaktif tersebut lebih baik memperhatikan kesejahteraan rakyat ketimbang mengurusi hal itu.

Sebab, menurut dia, masih banyak permasalahan yang diurusi para politikus itu.
"Daripada repot-repot ngurusin Ahok yang toh enggak mengganggu kerja Pemprov, kenapa mereka enggak mengurusi aduan warga aja sih," ucap dia.(TRIBUNNEWS.COM)