60Detik - Direktur Eksekutif Indonesian for Transparency and Acountability (Infra), Agus A. Chairuddin mengatakan kalau Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Komjen Pol Budi Waseso (Buwas) "buas" dalam membasmi narkoba, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama (Ahok) malah "buas" melakukan penggusuran terhadap warga pribumi.
Dia mengaku warga Ibukota sudah geram dengan penggusuran demi penggusuran yang dilakukan Ahok, apalagi penggusuran-penggusuran itu dengan melibatkan prajurit tempur.
"Ahok sudah berulang kali lakukan penggusuran menggunakan aparat TNI dan Polri tanpa melalui mekanisme enam tahapan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Agus kepada wartawan di Jakarta, Senin (11/4).
Diketahui, Ahok sudah beberapa kali melakukan penggusuran, di Waduk Pluit, Pasar Pagi Tambora, Kampung Pulo, Kalijodo, dan terakhir di Pasar Ikan Luar Batang Penjaringan.
Analisa Infra, sejak penggusuran-penggusuran itu terdapat kepentingan pengembang reklamasi pulau yaitu pasokan air dari aliran 13 sungai di Jakarta untuk memasok kebutuhan air tawar bagi 17 pulau hasil reklamasi ala Ahok itu.
"Maka tidak mengherankan ambisi "kebuasan" Ahok tetap laksanakan reklamasi 17 pulau tanpa payung hukum, dan lebih ironis sudah mengkangkangi peraturan perundang-undangan hukum administrasi tata kelola pemerintahan yang berlaku di NKRI," papar Agus.
Dia menambahkan, Ahok yang hanya menggantikan Jokowi saja melakukan reklamasi dan menggusur paksa warga pribumi menggunakan kekuatan aparat TNI dan Polri. Apalagi kembali jadi gubernur pada Pilkada 2017 nanti, dipastikan seribu persen Ahok akan tetap melanjutkan reklamasi 17 pulau.
"Dan apabila Ahok terpilih pada Pilpres 2019 jadi wakil presiden atau presiden, jangan kaget dipastikan seluruh wilayah RI ada reklamasi, dan penggusuran paksa warga pribumi menggunakan aparat TNI dan Polri," tukas Agus.[ian/rm]
Dia mengaku warga Ibukota sudah geram dengan penggusuran demi penggusuran yang dilakukan Ahok, apalagi penggusuran-penggusuran itu dengan melibatkan prajurit tempur.
"Ahok sudah berulang kali lakukan penggusuran menggunakan aparat TNI dan Polri tanpa melalui mekanisme enam tahapan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Agus kepada wartawan di Jakarta, Senin (11/4).
Diketahui, Ahok sudah beberapa kali melakukan penggusuran, di Waduk Pluit, Pasar Pagi Tambora, Kampung Pulo, Kalijodo, dan terakhir di Pasar Ikan Luar Batang Penjaringan.
Analisa Infra, sejak penggusuran-penggusuran itu terdapat kepentingan pengembang reklamasi pulau yaitu pasokan air dari aliran 13 sungai di Jakarta untuk memasok kebutuhan air tawar bagi 17 pulau hasil reklamasi ala Ahok itu.
"Maka tidak mengherankan ambisi "kebuasan" Ahok tetap laksanakan reklamasi 17 pulau tanpa payung hukum, dan lebih ironis sudah mengkangkangi peraturan perundang-undangan hukum administrasi tata kelola pemerintahan yang berlaku di NKRI," papar Agus.
Dia menambahkan, Ahok yang hanya menggantikan Jokowi saja melakukan reklamasi dan menggusur paksa warga pribumi menggunakan kekuatan aparat TNI dan Polri. Apalagi kembali jadi gubernur pada Pilkada 2017 nanti, dipastikan seribu persen Ahok akan tetap melanjutkan reklamasi 17 pulau.
"Dan apabila Ahok terpilih pada Pilpres 2019 jadi wakil presiden atau presiden, jangan kaget dipastikan seluruh wilayah RI ada reklamasi, dan penggusuran paksa warga pribumi menggunakan aparat TNI dan Polri," tukas Agus.[ian/rm]
0 Response to "Direktur Infra: Ahok Terlalu Buas Gusur Pribumi, Benarkah ???"
Posting Komentar