Banyak Laporan Kecurangan, KPUD DKI Hanya Jawab Begini....

60detik - Berbagai hasil quick count untuk Pilkada DKI Jakarta 2017 menyatakan bahwa pasangan nomor urut 2 Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)/Djarot Saiful Hidayat dan nomor urut 3 Anies Baswedan/Sandiaga Uno melaju ke putaran kedua. Namun ternyata dunia maya sangat aktif sejak siang hari tadi karena beberapa masalah nampak terlihat di beberapa tempat pemungutan suara (TPS). 

Dari foto hingga video, momen-momen yang disebut para pemilih Jakarta sebagai kecurangan pun diabadikan dengan baik.

Sebut saja video yang diunggah oleh pemilih yang bernama Alfred (akun dapat ditemukan disini) yang mengunggah dan membagikan beberapa cuplikan video yang menggambarkan banyak warga yang tidak bisa menggunakan hak suaranya dengan berbagai macam alasan dari petugas di TPS. Dalam pandangan warga, kesulitan yang mereka hadapi ini dianggap sebagai kecurangan pada Pilkada DKI 2017 kali ini, dan saya dapat memakluminya.

Video-video yang diunggah oleh beberapa netizen ini lalu menjadi viral dan telah ditonton oleh ratusan ribu orang dan dibagikan oleh ribuan netizen lainnya. Silahkan tonton salah satunya di bawah ini. Cepat saja video-video ini tersebar dan menjadi bukti ‘bisu’ akan masalah-masalah yang terjadi di lapangan.

Dari masalah sebagian anggota keluarga dalam 1 Kartu Keluarga (KK) yang tidak menerima formulir C6, warga yang dilempar-lempar ke TPS yang lain dengan alasan surat suara habis, hingga masalah pembukaan sesi kedua pemilih yang tidak terdaftar di daftar pemilih yang telat (pukul 12.30 WIB di TPS 33 Kemayoran). Ada masalah itu wajar, kita kerja di kantor juga suka terjadi hal-hal yang tidak diprediksikan, namun menurut saya reaksi dari pihak KPUD sementara ini cukup mengecewakan.

Selain video, ada juga pemberitaan di media detik.com mengenai keluhan warga yang merasakan ketidakadilan karena dipersulit saat mau memilih. Warga tersebut (AI) tidak diizinkan memilih meskipun membawa formulir C6 dan KK. Disuruh menunggu hingga pukul 12.00 WIB, tetap saja ketika waktunya tiba tetap tidak diizinkan oleh petugas di TPS. Anehnya, cerita seperti ini kebanyakan terjadi di wilayah dimana Ahok/Djarot memang unggul, di Jakarta Barat misalnya.

“Dan itu bukan saya saja, mungkin ada 5-10 orang yang mempermasalahkan. Bahkan ada orang tua yang bisa dibilang sepuh sampai marah-marah juga,” ujar AI saat dikonfirmasi detikcom yang dilansir disini.

“Saya bersama beberapa warga berkeras untuk menggunakan kesempatan hak pilih kami, karena saya yakin kami ini sudah memenuhi syarat sesuai aturan. Tapi kasihan warga yang lain, bahkan ada yang sampai pulang karena dibuat seperti ini. Hak pilih mereka kan terbuang,” jelas AI.

KPUD Ngomongnya Gini Doang?

Coba saja kalian baca sendiri komentar dari pihak KPU DKI Jakarta tentang masalah ini.

Komisioner KPU DKI (Sumber):

“Kalau persyaratan dia enggak lengkap, misalnya KK fotokopi, pasti enggak diizinin, itu bisa jadi dihalang-halangi karena kan kami mau ketat nih regulasinya, supaya filter,” ujar Sidik di Kantor KPU DKI, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Rabu (15/2/2017).

“Nah mungkin KPPS sedikit kaku karena memang dia pegang aturan itu. Termasuk suket, suket mereka kaku,” kata dia.

“Bisa jadi enggak sampai informasi itu. Jadi seakan-akan dihalangi, padahal dia warga Jakarta. Ini juga kami evaluasi di lapangan,” ucap Sidik.

Ketua KPU DKI (Sumber):

“Memang ada beberapa TPS yang surat suaranya kurang. Hal itu karena tingkat partisipasi masyarakat di Pilkada kali ini meningkat sehingga angka kehadiran juga naik signifikan di TPS,” kata Ketua KPU DKI, Sumarno di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (15/2/2017) yang dilansir disini.

“Tadi saat pencoblosan membludak. Itu karena banyak warga berasumsi bahwa meskipun tidak terdaftar bisa tetap memilih,” ujar Sumarno.

“Ini evaluasi bagi semuanya, bahwa pemilu itu ada administrasinya, ada tahapan-tahapan yang harus diikuti, jadi harus memastikan diri untuk terdaftar di daftar pemilih karena kalau tidak terdaftar ada kemungkinan tidak kebagian surat suara. Ya evaluasinya ada pemahaman yang harus disamakan, termasuk ada beberapa pemahaman berbeda tentang kapan bisa menggunakan hak pilih dan bagaimana proses mendapatkan C6, jadi ini pemahaman yang perlu ditingkatkan lagi,” paparnya.(seword)